Jumat, 21 Maret 2008

PEMIKIRAN BERSAMA UNTUK SMK

Perlunya kebijakan nyata dari pemerintah yang berpihak pada rakyat.

Berapa banyak PMA di Indonesia ini? lebih banyak mana PMA dibanding PMDN atau pengusaha lokal?. Bagaimana penempatan tenaga kerja Indonesia di perusahaan-perusahaan ini ini? PMA sepertinya kecil kemungkinannya akan menempatkan tenaga kerja Indonesia di tempat yang strategis, yang ada kemampuan bargaining dalam kebijakan. Tenaga kerja Indonesia yang berada di perusahaan-perusahaan ini (PMA) tentunya banyak yang hanya menempati posisi tenaga kasar dengan bayaran yang begitu murah, dan persayaratan kerja yang ketat dan berat, kontrak kerja yang singkat, tidak memberikan gambaran cerah untuk masa depannya.

SMK yang dituntut untuk menyediakan tenaga terampil tingkat menengah mau dikemanakan?

Ketika membaca di suatu koran bahwa swalayan Alfa mart sahamnya lebih dari 75% telah dibeli oleh Careefur, pada tahun-tahun sebelumnya beberapa perusahaan yang potensial telah dijual misalnya Indosat, Kapal Tanker(VLCC), Pabrik Semen dan …. Di suatu majalah diberitakan bahwa ada pulau yang telah dijual. Di suatu koran diberitakan blok Cepu dijual ke Exxon, Freeport yang kontraknya diperpanjang lagi dan ….
Ketika terdengar berita kebakaran di pasar-pasar tradisional, penggusuran-penggusuran pasar-pasar tradisional, bermunculannya mal-mal baru ….

Muncul pertanyaan dimana anak-anak bangsa yang hanya mempunyai uang/modal seadanya harus memulai wirausahanya?

Ketika internet di-iklankan di TV, ketika semakin maraknya idol-idol di TV yang harus di dukung melalui SMS, ketika membaca berita pesatnya pertumbuhan pengguna HP di Indonesia ….

Berapa banyak uang rakyat yang harus digunakan untuk membayar pulsa? Kemana/ Perusahaan mana/Siapa yang akan menerima semua uang-uang ini?

Pilbup, pilgub di beberapa daerah sudah dilaksanakan dengan biaya tidak sedikit. Dengan assumsi negara Indonesia terdiri dari 445 Kabupaten/Kota dengan rata-rata biaya Pilbup Rp. 15M, 33 Provinsi dengan rata-rata biaya Pilgub Rp. 200M, Pilpres dan legislatif Rp. 2T maka total biaya tidak kurang dari Rp. 15,275T

Dengan biaya tinggi tersebut, pemimpin macam manakah yang diinginkan oleh bangsa ini? Apabila dimungkinkan model pemilihan pemimpin yang lebih efisien, bisakah uang tersebut dimanfaatkan untuk mendirikan perusahaan yang banyak membuka lowongan kerja?

Menyadari betapa besar harapan orang tua yang kurang mampu, mereka menyekolahkan anaknya ke SMK tidak lain adalah agar cepat dapat diterima di dunia kerja maka begitu besar dosa kita karena tidak dapat memenuhi harapan tersebut. Tetapi sebagian besar permasalahan tersebut tidak dalam kewenangan, dan kemampuan kita-kita semuanya yang berada di SMK.
Maka alangkah sedihnya kita yang ber-ada SMK ini.

Tidak ada komentar: